Jakarta, Sulutheadline.com – Kepemimpinan Michaela Elsiana Paruntu (MEP) di Partai Golkar Sulawesi Utara kini resmi mendapat pengesahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Kepastian itu ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Sulut periode 2025–2030 oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada MEP.
Pengesahan tersebut menjadi penanda berakhirnya proses administrasi organisasi pasca-Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulut. MEP bersama jajaran yang masuk dalam struktur kepengurusan kini memiliki mandat resmi untuk menjalankan roda organisasi partai di tingkat provinsi hingga 2030.
Penyerahan SK secara langsung oleh Ketua Umum DPP juga menegaskan struktur kepengurusan hasil Musda yang sebelumnya telah digelar di Sulawesi Utara.
“Ketum yang serahkan langsung SK DPD Partai Golkar Sulut berdasarkan hasil Musda yang sebelumnya sukses kita gelar di daerah,” ujar MEP kepada wartawan.
Dalam komposisi kepengurusan yang telah disahkan, Aditya Anugerah Moha (ADM) dipercaya menduduki posisi Sekretaris DPD Partai Golkar Sulut.
Sementara posisi Bendahara dipercayakan kepada Inggrid Sondakh.
Keduanya bersama MEP dan jajaran pengurus lainnya akan menjadi bagian dari struktur yang menjalankan agenda organisasi Partai Golkar Sulut selama periode kepengurusan 2025–2030.
MEP menjelaskan, total terdapat 93 orang yang masuk dalam kepengurusan DPD Partai Golkar Sulut.
Struktur tersebut terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara serta biro-biro.
Menariknya, dalam struktur baru tersebut tidak terdapat posisi ketua harian.
“Jadi tidak ada ketua harian. Susunannya, ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara dan biro-biro,” tegas MEP.
Dengan terbitnya SK DPP, pekerjaan kepengurusan MEP tidak lagi berhenti pada tahapan Musda dan penetapan struktur.
Mandat organisasi kini berlanjut pada agenda konsolidasi Partai Golkar di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
Struktur yang telah disahkan menjadi perangkat organisasi yang akan menjalankan program dan kebijakan partai di tingkat provinsi, termasuk memperkuat koordinasi dengan struktur Golkar di kabupaten dan kota.
Dari 93 nama yang masuk dalam kepengurusan, keterwakilan perempuan disebut mencapai 30 persen.
Komposisi tersebut menjadi bagian dari struktur resmi DPD Partai Golkar Sulut untuk periode lima tahun ke depan.
Dengan demikian, kepemimpinan MEP kini tidak lagi sekadar bersandar pada hasil Musda, tetapi telah memperoleh pengesahan melalui SK DPP Partai Golkar.
Mandat tersebut sekaligus membuka fase baru bagi Golkar Sulut di bawah kepemimpinan MEP untuk menjalankan konsolidasi organisasi hingga 2030.**
