Sulutheadline.com, Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat dengan menargetkan penyaluran kredit mencapai Rp400 triliun pada tahun mendatang. Kebijakan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 yang turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Rakornas TPAKD 2026 dibuka langsung oleh Presiden Prabowo. Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah pusat dan daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia untuk memperluas akses layanan keuangan sekaligus mendorong pemerataan kesempatan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam arahannya, Prabowo menekankan bahwa kemudahan memperoleh pembiayaan harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Akses keuangan diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah penerima kredit, tetapi juga membantu masyarakat mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kesejahteraan keluarga.
Presiden mengungkapkan, penyaluran kredit kepada masyarakat telah mencapai sekitar Rp53 triliun dengan dua juta penerima manfaat. Ke depan, pemerintah menargetkan peningkatan penyaluran hingga Rp400 triliun untuk menjangkau sekitar 28 juta keluarga.
Sasaran program tersebut mencakup petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.
Target tersebut menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap perluasan akses modal bagi kelompok masyarakat yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian. Namun, efektivitas program juga bergantung pada ketepatan penyaluran, kemudahan persyaratan, serta kemampuan penerima memanfaatkan pembiayaan secara produktif.
Prabowo turut mengapresiasi terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Menurutnya, keberadaan TPAKD menjadi salah satu fondasi untuk memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Selain memperluas pembiayaan, Presiden mengingatkan pentingnya pengelolaan kekayaan nasional secara bertanggung jawab. Pemerintah diminta menertibkan konsesi yang tidak produktif, memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran, meningkatkan efisiensi badan usaha milik negara (BUMN), serta mengoptimalkan pemanfaatan aset negara.
Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya dan kekayaan nasional harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional 2026 dan meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.
Kehadiran Gubernur Yulius Selvanus dalam Rakornas TPAKD 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi kebijakan agar program keuangan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di daerah.
Sulawesi Utara memiliki sektor-sektor produktif yang membutuhkan dukungan pembiayaan, mulai dari pertanian, perikanan, hingga UMKM. Kemudahan akses terhadap layanan keuangan formal berpotensi membantu pelaku usaha memperoleh modal, meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, dan memperluas jangkauan pemasaran.
Di sisi lain, perluasan kredit perlu disertai edukasi keuangan dan pendampingan usaha. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola dana secara tepat dan berkelanjutan.
Sinergi pemerintah daerah dengan OJK, Bank Indonesia, perbankan, serta lembaga keuangan lainnya menjadi penting untuk memastikan program percepatan akses keuangan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Melalui penguatan TPAKD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat terus mendorong pemerataan layanan keuangan hingga ke kabupaten dan kota, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.
Agenda nasional yang disampaikan Presiden Prabowo tersebut menjadi salah satu acuan bagi daerah dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan perluasan pembiayaan benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan dan menghasilkan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.(*)
