Sulutheadline.com | MANADO – Peningkatan kualitas pelayanan publik menuntut aparatur pemerintah memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) mendorong perubahan pola pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih terukur, adaptif, dan berorientasi pada hasil kerja.
Komitmen ini ditegaskan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang SIP MM, saat membuka Rapat Koordinasi Pengembangan ASN yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulut di Aula Integritas BPSDM Sulut, Senin (26/10/2026).
Menurut Tahlis, dinamika lingkungan pemerintahan, kemajuan teknologi digital, dan meningkatnya harapan masyarakat mengharuskan ASN terus memperbarui pengetahuan serta keterampilan. Aparatur tidak cukup hanya menjalankan tugas berdasarkan rutinitas, tetapi harus mampu menghadirkan inovasi dan solusi atas kebutuhan pelayanan.
“Pengembangan kompetensi ASN kini bukan lagi sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah tuntutan untuk berbenah dan berinovasi di tengah dinamisnya perubahan lingkungan, teknologi digital, dan ekspektasi publik,” ujar Tahlis.
Ia menekankan, peningkatan kompetensi harus memberikan kontribusi nyata bagi organisasi pemerintahan. Karena itu, program pengembangan ASN perlu dirancang berdasarkan kebutuhan kinerja, sehingga pembelajaran yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Landasan pengembangan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menempatkan pengembangan kompetensi sebagai hak ASN dengan pemenuhan pembelajaran paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) setiap tahun.
Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah mengembangkan pendekatan ASN Corporate University (CorpU), yakni sistem pembelajaran terintegrasi yang memadukan pelatihan formal, pembelajaran sosial, dan pengalaman kerja langsung.
Melalui pendekatan ini, peningkatan kapasitas aparatur diharapkan dapat berlangsung lebih fleksibel dan efisien tanpa mengabaikan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Pemprov Sulut juga menggagas gerakan ASN BAKU BEKENG PANDE melalui YSK-VICTORY sebagai upaya memperkuat ekosistem pembelajaran dan pengembangan kompetensi aparatur di daerah.
YSK-VICTORY, yang berarti Your Skill & Knowledge – Your Key to VICTORY, membawa nilai-nilai visioner, inovatif, kompeten, transformatif, berorientasi pada hasil, tangguh, dan berdampak.
Tahlis menjelaskan, gerakan tersebut menandai perubahan pendekatan pengembangan ASN, dari pola pelatihan konvensional menuju pembelajaran yang terintegrasi, kolaboratif, dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
Dengan demikian, keberhasilan pengembangan kompetensi tidak semata-mata diukur dari jumlah pelatihan yang diikuti aparatur, tetapi juga dari penerapan pengetahuan, peningkatan produktivitas, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.
Rapat koordinasi ini pun diharapkan menjadi forum untuk menyatukan pemahaman dan memperkuat komitmen seluruh pemerintah daerah dalam menjalankan program ASN Baku Beking Pande dan strategi CorpU secara terarah.
Tahlis berharap forum tersebut menghasilkan kesepakatan dan langkah konkret untuk mempercepat terwujudnya ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas di Sulawesi Utara.
Kegiatan ini dihadiri pejabat eselon II Pemprov Sulut, sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, serta kepala badan yang menangani kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di masing-masing daerah.(*/shl)
