TOMOHON, SULUTHEADLINE.COM – Upaya Pemerintah Kota Tomohon mewujudkan visi sebagai Kota Wisata Dunia mulai mendapat penguatan dari pemerintah pusat. Kota Tomohon ditetapkan menjadi salah satu lokus pelaksanaan pembangunan dan penataan kawasan pariwisata melalui program Sustainable and Quality Tourism Development Program (SQTDP).
Peluang tersebut diperoleh setelah Pemerintah Kota Tomohon melakukan serangkaian koordinasi dengan kementerian terkait di Jakarta. Pemkot tidak hanya mengandalkan program daerah, tetapi membuka ruang sinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan kawasan yang mendukung sektor pariwisata.
Langkah itu dilakukan melalui pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI, khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya, pada Selasa (15/9/2026).
Delegasi Pemkot Tomohon diterima Plt. Direktur Pengembangan Kawasan Strategis Direktorat Cipta Karya, Kusumawardhani, ST., MT., yang turut didampingi Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Utara, Ir. Reza Rizka Pratama, S.T.
Sehari berselang, Rabu (16/9/2026), Pemkot Tomohon kembali melakukan audiensi, kali ini dengan Kementerian Pariwisata RI. Rombongan diterima Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II, Dwi Marhen Yono.
Dari dua agenda tersebut, Pemkot Tomohon mendapat respons positif terhadap usulan pengembangan kawasan pariwisata. Salah satu hasil strategisnya adalah masuknya Tomohon sebagai salah satu lokus program SQTDP.
Program tersebut menjadi peluang bagi Tomohon untuk memperkuat pembangunan kawasan wisata secara lebih terintegrasi. Tidak hanya menyangkut destinasi, tetapi juga infrastruktur, aksesibilitas hingga amenitas yang menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas pariwisata.
Bagi pemerintahan Caroll J.A. Senduk–Sendy G.A. Rumajar (CS-SR), masuknya Tomohon dalam program tersebut menjadi bagian dari langkah memperkuat posisi kota sebagai destinasi wisata yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.
Pemkot Tomohon juga terus membangun komunikasi lintas kementerian agar kebutuhan pengembangan kawasan pariwisata dapat mendapat dukungan pemerintah pusat.
Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon didampingi Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Bappelitbangda, serta Sekretaris Dinas PUPR Kota Tomohon.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkot Tomohon untuk menarik dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas.
Dengan masuknya Tomohon sebagai lokus SQTDP, pemerintah daerah berharap pengembangan kawasan wisata tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dan mampu membuka dampak lebih luas terhadap aktivitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.(*/Don)
