Manado, Sulutheadline.com – Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Manado dan sekitarnya menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut). Pemerintah daerah mendorong percepatan penyaluran Pertalite serta penguatan pengawasan distribusi untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., menginstruksikan jajaran Pemprov Sulut memperkuat koordinasi dengan Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, serta instansi terkait lainnya.
Koordinasi lintas instansi tersebut diarahkan untuk mempercepat penanganan kondisi di lapangan, memastikan pasokan menjangkau SPBU yang membutuhkan, serta meminimalkan dampak antrean terhadap kelancaran lalu lintas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Berdasarkan laporan kondisi lapangan pada 14 Oktober 2026, antrean kendaraan terlihat di sejumlah SPBU di Manado. Di beberapa titik, antrean bahkan memanjang hingga badan jalan sehingga berpotensi menghambat arus lalu lintas.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pemantauan distribusi BBM. Namun, laporan antrean dan kekosongan stok di sejumlah lokasi belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh jenis BBM atau seluruh wilayah Sulawesi Utara mengalami kelangkaan.
Dalam koordinasi penanganan tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyampaikan telah memperkuat pasokan Pertalite sebanyak 3.000 kiloliter melalui Integrated Terminal Bitung.
Selain memperkuat pasokan, Pertamina meningkatkan pemantauan persediaan dan penyaluran BBM di SPBU. Suplai dipercepat ke lokasi dengan stok yang mulai menipis, sementara petugas dikerahkan untuk membantu mengatur antrean kendaraan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih tertib.
Pemprov Sulut juga mendorong agar tambahan pasokan disalurkan secara merata, dengan memprioritaskan SPBU yang mengalami kondisi stok kritis.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si., menyampaikan bahwa perkembangan stok, realisasi penyaluran, dan kebutuhan BBM di lapangan perlu dilaporkan secara berkala.
Pelaporan tersebut diperlukan agar pemerintah dan pihak terkait dapat mengevaluasi kondisi distribusi, mengidentifikasi lokasi yang membutuhkan penanganan segera, serta menyesuaikan langkah berdasarkan kebutuhan aktual.
Selain memastikan ketersediaan pasokan, Pemprov Sulut mendorong pemerintah kabupaten/kota bersama aparat terkait untuk membantu mengurai antrean dan menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU.
Apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyaluran atau distribusi BBM, laporan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh instansi berwenang berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
BPH Migas turut menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan serta pendistribusian BBM sesuai kewenangannya.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan, menjaga ketertiban selama mengantre, dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Informasi mengenai stok maupun dugaan penyimpangan sebaiknya disampaikan melalui kanal resmi agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti.
Pemprov Sulawesi Utara menegaskan koordinasi dengan Pertamina dan instansi terkait akan terus dikawal guna mendorong kelancaran penyaluran BBM, menjaga kualitas pelayanan publik, serta memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu berkepanjangan.(*/kif)
