Ketum DPP PPIR Musa Bangun meminta PPIR Sulut memperkuat soliditas dan aktif mengawal program pemerintah Prabowo, termasuk Makan Bergizi Gratis dan koperasi desa.
MINUT, Sulutheadline.com — Konsolidasi Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) di Sulawesi Utara mulai diarahkan pada peran yang lebih konkret. Bukan hanya memperkuat barisan organisasi, jajaran PPIR Sulut diminta aktif turun ke tengah masyarakat dan ikut memastikan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai sasaran.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP PPIR Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun saat memimpin konsolidasi organisasi bersama pengurus dan anggota PPIR Sulawesi Utara di Hotel Sutanraja, Minahasa Utara, Rabu (12/8/2026).
Musa menilai, soliditas organisasi menjadi modal penting bagi PPIR dalam menjalankan peran setelah melewati dinamika politik sejak Pemilu 2019 hingga Pemilu 2024.
PPIR yang dibentuk pada 2018 merupakan organisasi sayap Partai Gerindra yang berada di bawah pembinaan langsung Presiden Prabowo Subianto. Setelah perjuangan politik mengantarkan Prabowo menjadi Presiden RI, menurut Musa, tugas organisasi kini berkembang pada pengawalan program pemerintahan.
“Pak Prabowo hari ini memimpin bangsa Indonesia sebagai hasil Pemilu 2024. Kami sebagai pendukung utama perjuangan beliau berkonsolidasi untuk ikut mengawal program-program pemerintah, khususnya yang menyentuh masyarakat di Sulawesi Utara,” kata Musa.
Ia meminta kader PPIR Sulut tidak mengambil jarak dari persoalan yang dihadapi masyarakat. Sebaliknya, keberadaan kader di berbagai daerah harus dimanfaatkan untuk melihat secara langsung bagaimana kebijakan pemerintah diterapkan di lapangan.
Sejumlah program strategis menjadi perhatian, termasuk Makan Bergizi Gratis yang berkaitan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), penguatan koperasi desa, serta pengembangan kampung nelayan.
Bagi Musa, keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari laporan administratif. Kondisi faktual di lapangan juga perlu menjadi perhatian agar program yang dirancang pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Karena itu, kader PPIR diminta berani menyampaikan laporan jika menemukan pelaksanaan program yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
“PPIR berada di tengah masyarakat. Jika ada hal-hal di lapangan yang berjalan di luar kewajaran atau menyimpang, kader wajib untuk melaporkannya ke komando atas,” tegasnya.
Arahan tersebut sekaligus mempertegas pola kerja PPIR pasca-Pemilu 2024. Konsolidasi organisasi tidak hanya diarahkan untuk merapikan struktur dan memperkuat hubungan antarkader, tetapi juga membangun mekanisme pengawasan dari bawah.
Dengan jaringan purnawirawan TNI-Polri yang tersebar di berbagai wilayah, PPIR Sulut diharapkan mampu menjadi penghubung antara kondisi masyarakat dengan struktur organisasi.
Musa juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan seluruh anggota. Menurutnya, soliditas menjadi syarat utama agar PPIR dapat menjalankan tugas organisasi secara konsisten dalam mengawal agenda pemerintahan.
Konsolidasi di Minahasa Utara pun menjadi momentum untuk memperkuat kembali barisan PPIR Sulut sekaligus menyamakan langkah menghadapi tantangan ke depan.
Pesannya jelas, kader tidak cukup hanya hadir ketika organisasi membutuhkan kekuatan politik. Mereka juga harus hadir ketika masyarakat membutuhkan perhatian.
Dengan pendekatan tersebut, PPIR Sulut diharapkan dapat ikut memastikan program-program prioritas pemerintah tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar sampai ke masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat di daerah.**
