Gubernur Yulius Selvanus mendorong Kemenaker memperkuat BLK dan pelatihan kerja di Sulut untuk menekan pengangguran serta memenuhi kebutuhan industri.
JAKARTA, Sulutheadline.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mulai mendorong langkah yang lebih agresif untuk menghadapi persoalan pengangguran dan kesiapan tenaga kerja. Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE membawa persoalan tersebut langsung ke meja Menteri Ketenagakerjaan RI Prof Yassierli, ST, MT, PhD di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Pertemuan ini tidak sekadar membahas kondisi ketenagakerjaan. Yulius secara khusus meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat infrastruktur dan program pelatihan kerja yang dinilai menjadi salah satu kunci meningkatkan daya saing pencari kerja di Sulawesi Utara.
Salah satu persoalan yang disampaikan adalah kondisi Balai Latihan Kerja (BLK) Bitung. Dari sembilan workshop yang tersedia, sebagian peralatan pelatihan disebut sudah mengalami kerusakan dan tidak lagi mengikuti perkembangan teknologi serta kebutuhan dunia industri.
Padahal, minat masyarakat Sulut untuk mengikuti pelatihan kerja masih tinggi. Kondisi tersebut membuat pembenahan BLK dinilai mendesak agar fasilitas pelatihan tidak tertinggal dan mampu menghasilkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan perusahaan.
Kemenaker Siapkan Langkah Konkret
Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli merespons positif aspirasi yang disampaikan Gubernur Yulius. Menurutnya, kunjungan tersebut menunjukkan keseriusan Pemprov Sulut dalam mencari solusi terhadap persoalan pengangguran.
Kemenaker pun menyiapkan sejumlah langkah. Salah satunya mempercepat optimalisasi BLK Minahasa Utara, termasuk penyelesaian infrastruktur dan penyediaan peralatan pelatihan.
Targetnya, BLK tersebut sudah dapat beroperasi pada 2027.
Penguatan juga akan dilakukan di BLK Bitung. Kemenaker berencana menambah program pelatihan sekaligus membangun sinergi antara BLK Bitung dan BLK Minut.
Tak hanya mengandalkan pelatihan berbasis fasilitas pemerintah, Kemenaker mendorong Pemprov Sulut membangun kerja sama langsung dengan perusahaan industri.
Skemanya diarahkan pada pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja. Artinya, kompetensi yang diberikan kepada pencari kerja nantinya disesuaikan dengan tenaga yang benar-benar dibutuhkan perusahaan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkecil jarak antara lulusan pelatihan dan kebutuhan industri. Dengan demikian, pelatihan tidak berhenti pada sertifikat, tetapi berujung pada peluang penyerapan tenaga kerja.
Kemenaker juga menyatakan siap membantu optimalisasi BLK yang tersebar di Sulawesi Utara agar seluruh fasilitas pelatihan dapat berfungsi maksimal.
TKA Ikut Jadi Perhatian
Dalam pertemuan tersebut, persoalan tenaga kerja asing (TKA) turut menjadi perhatian. Menteri Ketenagakerjaan meminta Pemprov Sulut memperkuat pengawasan terhadap TKA yang bekerja di daerah.
Pengawasan diarahkan untuk memastikan seluruh TKA memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Di sisi lain, keberadaan tenaga kerja asing juga diharapkan memberikan manfaat lebih besar bagi pekerja lokal melalui proses alih teknologi dan peningkatan kompetensi.
Pertemuan antara Pemprov Sulut dan Kemenaker ini menjadi sinyal bahwa persoalan tenaga kerja tidak hanya akan ditangani dari sisi jumlah lapangan pekerjaan, tetapi juga dari kualitas dan kesiapan sumber daya manusia.
Gubernur Yulius didampingi Asisten I Setdaprov Sulut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kepala BLK Bitung. Sementara Menteri Ketenagakerjaan didampingi jajaran dirjen, staf ahli dan direktur terkait.
Pembenahan BLK dan pelatihan berbasis kebutuhan industri kini menjadi bagian penting dari strategi memperluas kesempatan kerja sekaligus menekan pengangguran di Sulut. **
